navigation: { postpage: 3, numpage: 3, prev: '‹', next: '›', totalpage: '/' }, relatedpost: { image:false, num:4, noimage: 'https://1.bp.blogspot.com/-fcqYJ8sOUtw/X0zEQsZWkVI/AAAAAAAAI24/hAq1jqHHAhYIZoRqkSsdlh3QBBfYcYAwgCLcBGAsYHQ/s150/fiksioner-no-image.png' }, relatedpostMiddlePost: { num: 4, text: 'Related:' } } //]]>

13 Informasi Hoaks Terkait UU Cipta Kerja, Mulai dari Hak Cuti Hingga Uang Pesangon, Ini Faktanya


 

13 Informasi Hoaks Terkait UU Cipta Kerja, Mulai dari Hak Cuti Hingga Uang Pesangon, Ini Faktanya


Sejumlah buruh/pekerja saat ini sedang cemas setelah anggota DPR-RI yang diketuai Puan Maharani mensahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.


RUU kontroversial itu disahkan DPR-RI setelah disetujui tujuh fraksi untuk menjadi Undang-Undang, Senin (5/10/2020).


Ketujuh fraksi yang menyetujui itu ialah koalisi pendukung pemerintah, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasdem.



Sementara itu, dua fraksi menyatakan menolak RUU untuk disahkan, mereka adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang merupakan partai oposisi.


Setelah sah menjadi UU, banyak kabar yang berseliweran tentang UU Cipta Kerja yang sangat merugikan pekerja di dalam BAB IV Ketenagakerjaan.


Tak ayal, kabar yang belum tentu kebenarannya itu disebar di Whatsapp Group (WAG) dan diunggah ke media sosial.


Minimnya literasi media membuat sejumlah orang ikut terpancing dengan menyuarakan dan menyebar informasi yang tidak berdasar itu.


Ada 13 hoaks atau kabar bohong yang disebar terkait UU Cipta Kerja.


Terkhusus, hoaks itu menyangkut hak pekerja/buruh yang tertuang dalam BAB IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.


1. Uang Pesangon Dihilangkan


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 156, uang pesangon tidak dihilangkan.


Pasal 156 (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.


Selanjutnya pada pasal 156 ayat 2, uang pesangon akan dibayarkan berdasarkan masa kerja.


Faktanya: Uang pesangon tidak hilang dan masih dibayarkan.


2. UMP, UMK UMSP Dihapus


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 88C, Upah Minimum Provinsi (UMP) tetap ada.


Pasal 88 C ayat (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.


Faktanya: Upah Minimum Provinsi (UMP) tetap ada.


3. Upah Buruh/pekerja Dihitung per Jam


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 88 B, tidak ada perubahan dengan sistem yang berlaku saat ini.


Pasal 88 B - Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau, b. satuan hasil.


Faktanya: Sistem yang saat ini tidak berubah.


4. Semua Hak Cuti Dihilangkan


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 79, hak cuti tetap diberikan/masih ada.


Pada pasal 79 –  Ayat (1) Pengusaha wajib memberi:

a. waktu istirahat; dan

b. cuti.


(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:


a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.


(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.


(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.


(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.


Faktanya: Hak cuti pekerja/buruh tidak dihilangkan


5. Outsourcing Diganti dengan Kontrak Seumur Hidup


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 66, Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap memungkinkan dengan pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya.


Pasal 66 ayat 

(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.


(2) Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.


(3) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat


(2) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha.


(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Faktanya: Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap memungkinkan dengan pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya.


6. Tidak Akan Ada Status Karyawan Tetap


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 56, status karyawan tetap masih ada.


Pasal 56 ayat (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.


Faktanya: untuk status karyawan tetap masih berlaku dan ada.


7. Perusahaan Bisa Mem-PHK Kapanpun Secara Sepihak


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 151, perusahaan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.


Pasal 151 Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.


(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Faktanya: sebuah perusahaan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.


8. Jaminan sosial dan Kesejahteraan Dihilangkan


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada bagian III pasal 18, jaminan sosial, kesehatan dan kesejahteraan tetap ada.


Pasal 18 - Jenis program jaminan sosial meliputi:

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

c. jaminan hari tua;

d. jaminan pensiun;

e. jaminan kematian;

f. jaminan kehilangan pekerjaan.


Faktanya: Jaminan sosial, kesehatan dan kesejahteraan pegawai/buruh tetap ada.


9. Semua Karyawan Berstatus Tenaga Kerja Harian


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 56, status karyawan tetap masih ada.


Pasal 56 ayat (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.


Faktanya: status karyawan tetap masih ada.


10. Tenaga Kerja Asing (TKA) Bebas Masuk


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 42, terdapat sejumlah syarat dan aturan yang mengatur tenaga kerja asing.


Sehingga tenaga kerja asing tidak bebas masuk ke Indonesia.


Pasal 42 – Ayat (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.


(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.


(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:


a. anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau


c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, start-up, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.


(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.


(5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.


(6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.


Faktanya: Ada sejumlah syarat dan aturan yang mengatur tenaga kerja asing. Sehingga tenaga kerja asing tidak bebas masuk ke Indonesia.


11. Buruh Dilarang Protes, Ancamannya PHK


Dalam salinan UU Cipta Kerja pada pasal 153, tidak ada larangan pekerja untuk melakukan protes yang akan diancam dengan PHK.


Pada pasal 153, terdapat 10 alasan para pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja, Salah satunya


“Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,”


Faktanya: tidak ada larangan pekerja untuk melakukan protes yang akan diancam di PHK.


12. Libur Hari Raya hanya Tanggal Merah dan Tidak Ada Penambahan Cuti


Dalam salinan UU Cipta Kerja, tidak ada pasal yang mengatur tentang itu.


Untuk diketahui, sejak dulu terkait dengan penambahan libur (cuti) diluar tanggal merah tidak diatur dalam UU, melainkan kebijakan pemerintah yang diatur oleh presiden.


13. Istirahat dan Shalat Jumat Hanya Satu Jam


Dalam salinan UU Cipta Kerja, tidak ada pasal yang mengatur tentang itu.


Mengenai hal itu, kebijakan istirahat dan shalat Jumat adalah kebijakan masing-masing perusahaan atau pengusaha

Related Posts